JAKARTA - Ada sinyal bahwa pemerintah AS siap membuka bantuan militer AS untuk Kopassus TNI-AD dan TNI pada umumnya. Tim khusus yang dipimpin Danjen Kopassus Mayjen Lodewijk Freidrich Paulus saat ini melakukan lobi intensif di Washington DC. Pemerintah AS mempertimbangkan untuk mencabut embargo bantuan militer dan larangan latihan bersama.Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya kemarin (5/3). ''Mereka (tim khusus RI) masih berada di AS untuk memberikan penjelasan. Yang jelas, akan ada pencairan atau normalisasi,'' ujarnya.
Sjafrie yang juga personel baret merah Kopassus itu menjelaskan bahwa lobi dengan AS berjalan baik. Dia mencontohkan, saat ini Kopassus sudah melakukan perubahan sangat mendasar. ''Misalnya, orang (personel Kopassus) yang tadinya melanggar HAM telah diberi sanksi secara hukum,'' katanya.
Sjafrie secara pribadi pernah ditolak masuk AS karena diisukan tersangkut pelanggaran HAM 1998 maupun pelanggaran HAM di Timor Leste. Sejauh ini kongres memang melarang pemerintah AS memberikan bantuan kepada unit militer yang dianggap punya cacat HAM atau pernah melanggar HAM. Aturan itu disebut aturan Leahy yang disahkan pada 1997.
Sjafrie berharap normalisasi hubungan antara AS dan Kopassus bisa segera terjadi. Dengan normalisasi hubungan, diharapkan akan ada latihan bersama dan pertukaran perwira. ''Kalau bisa tahun ini, lebih baik,'' kata jenderal bintang tiga itu.
Meski hingga ini belum ada latihan bersama AS-Kopassus, Sjafrie menegaskan bahwa larangan itu tidak terlalu berpengaruh pada TNI. Menurut dia, saat ini Kopassus sudah berlatih rutin dengan berbagai negara, seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Australia.
Sumber : Jawa pos